MAKALAH
MASYARAKAT
MADANI DI INDONESIA
D
I
S
U
S
U
N
OLEH :
KELOMPOK V
ANDINI
ASMARINI
HARIATI
KHAERUNNISA
NARULITA
SITI PURWATI
SYARIAH/MUA
SEMESTER 1
STAIN
DATOKARAMA PALU
2012
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillahi rabiil ‘alamin
penulis haturkan kehadirat Allah SWT.
Dengan iringan taufik dan hidayahnya sehingga makalah ini dapat
terselesaikan. Shalawat serta salam semoha senantiasa tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW,beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang
setia hingga akhir zaman.
Proposal penelitian dengan judul
“Masyarakat Madani di Indonesia” ini disusun sebagai salah satu tugas kelompok
dari mata kuliah Civic Education, yang bertujuan untuk mengasah pemahaman
mahasiswa terhadap masyarakat madani khususnya di Indonesia sendiri. Tak lupa
penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DR. Muh Akbar SH. MHUM atas bimbingannya.
Akhirnya penulis sebagai manusia
biasa menyadari banyak penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari
sempurna. Untuk itu, dengan besar hati penulis menerima kritik dan saran yang
membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal penelitian ini.
Penulis
KELOMPOK V
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL
KATA
PENGANTAR
DAFTAR
ISI
BAB
I PENDAHULUAN
BAB
II PERMASALAHAN
BAB
III PEMBAHASAN
BAB
IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
DAFTAR
PUSTAKA
PENDAHULUAN
Berbicara mengenai civil society
atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani tentunya tidak asing lagi di
telinga kita. Namun seperti apa masyarakat madani dan fenomena apa yang terjadi
di Indonesia terkait dengan konsep masyarakat madani mungkin belum banyak yang
mengetahuinya. Serta factor pendorong pemberdayaan masyarakat madani di
Indonesia itu sendiri.
Namun, jika berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya
masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan
pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan
pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai
lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social
control.
Sejak zaman Orde Lama dengan rezim Demokrasi Terpimpinnya
Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan
politis dan terhegemoni sebagai alat legitimasi politik. Hal ini pada akhirnya
mengakibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat
dicurigai sebagai kontra-revolusi. Fenomena tersebut merupakan salah satu
indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno pun mengalami kecenderungan
untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat.
Terlepas dari zaman Orde Lama, apakah kini Indonesia dapat
dikatakan sebagai masyarakat madani? Makalah ini dibuat itu memberikan sedikit
informasi mengenai perkembangan masyarakat madani di Indonesia serta
karakteristiknya. Jadi, kita pun dapat mengetahui apakah Indonesia sudah dapat
dikatakan sebagai masyarakat madani atau belum.
PERMASALAHAN
1.
Apa
yang dimaksud dengan masyarakat madani?
2.
Bagaimana
cara awal pemberdayakan masyarakat madani di Indonesia?
3.
Apa
saja karakteristik masyarakat madani?
MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA
Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan
alternative yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak manusia. Hal
ini diberlakukan ketika negara
sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa
menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi
manusia dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Disinilah kemudian konsep masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan
daya control masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada
akhirnya nanti terwujud
kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan
konsep hidup yang demokratis
dan menghargai hak-hak asasi manusia.
Sosok masyarakat madani bagaikan barang antik yang
memiliki daya tarik
amat mempesona. Kehadirannya yang mampu menyemarakkan wacana politik
kontemporer dan meniupkan arah baru pemikiran
politik, bukan dikarenakan kondisi barangnya yang sama sekali baru,
melainkan disebabkan tersedianya momentum kondusif bagi pengembangan masyarakat yang lebih
baik.
Awal Pemberdayaan Masyarakat Madani
di Indonesia
Pada masa Orde Baru, pengekangan demokrasi dan penindasan
hak asasi manusia kian terbuka seakan menjadi tontonan gratis yang bisa
dinikmati oleh siapapun untuk segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
contoh kasus pada masa orde baru berkembang. Misalnya kasus pemberedelan
lembaga pers, seperti AJI, DETIK dan TEMPO. Fenomena ini merupakan sebuah
fragmentasi kehidupan yang mengekang kebebasan warga negara dalam menyalurkan
aspirasi di muka umum, apalagi ini dilakukan pada lembaga pers yang nota
bene memiliki fungsi sebagai bagian dari social control dalam
menganalisa dan mensosialisasikan berbagai kebijakan yang betul-betul merugikan
masyarakat.
Selain itu, banyak sekali terjadi pengambilalihan hak tanah
rakyat oleh penguasa dengan alasan pembangunan, juga merupakan bagian dari
penyelewengan dan penindasan hak asasi manusia, karena hak atas tanah yang
secara sah memang dimiliki oleh rakyat, dipaksa dan diambil alih oleh penguasa
hanya karena alasan pembangunan yang sebenarnya bersifat semu. Di sisi lain,
pada era orde baru banyak terjadi tindakan-tindakan anarkisme yang dilakukan oleh
masyarakat sendiri
Melihat itu semua, maka secara esensial Indonesia memang
membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar
memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung
tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan
masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaannya sekaligus agar
proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.
Dalam
hal ini, menurut Dawam ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan
sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia.
- Strategi
yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini
berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam
masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang
kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan
menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik.
Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas sebagai landasan pembangunan. Dengan
demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.
- Strategi
yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini
berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu
rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama
diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat
partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan
dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap
negara.
- Strategi
yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah
demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi
dan strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan
pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang
makin luas.
Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendekiawan,
LSM, ormas sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena
merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan tersebut. Konsepsi
ini dipercaya lagi dengan opini Hannah Arrendt dan Juergen Habermas yang
menekankan ruang publik yang bebas (the free public sphere). Karena
adanya ruang publik yang bebaslah, maka individu (warga negara) dapat dan
berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat,
berserikat, berkumpul serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan
kepentingan yang lebih luas. Dan institusionalisasi dari ruang publik ini
adalah ditandai dengan lembaga-lembaga, media massa, sekolah, partai
politik, sampai pada lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi berfungsi sebagai
lembaga pelayanan masyarakat.
Karakteristik Masyarakat Madani
Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk
menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan
prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat
madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya menjadi
salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral menjadi
dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut
antara lain adalah Ruang Publik yang
Bebas, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial dan
Berkeadaban.
1. Ruang public yang bebas
Yang dimaksud adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai
sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebas lah individu
dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan
praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Lebih lanjut
dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah
dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap
kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam
menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi
kepada publik.
Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan
mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka ruang public yang bebas menjadi salah
satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang
publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan
terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya
yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.
2. Demokratis
Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak
wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki
kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam
berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku
santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak
mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak
dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan
demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani.
Penekanan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek
kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.
3. Toleran
Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat
madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang
dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran
masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta
aktivitas yang dilakukan dalam kelompok masyarakat lain yang berbeda.
4. Pluralisme
Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka
pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan
kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan
sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan
menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap
yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif,
merupakan rahmat Tuhan.
Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan
prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah
pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme
adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui
mekanisme pengawasan dan pengimbangan.
Lebih lanjut Nurcholis mengatakan bahwa sikap penuh
pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk,
yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan
masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya untuk umat
manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun
dalam segala hal.
5. Keadilan sosial
Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan
pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang
mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli
dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara
esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).
PENUTUP
A. Kesimpulan
Masyarakat madani merupakan
format kehidupan
alternative yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak manusia. Yang kemudian diberdayakan di
Indonesia akibat penindasan hak asasi dan pembatasan ruang public serta masih banyak
factor lainnya yang mengakibatkan didorongnya pemberdayaan masyarakat madani
itu sendiri. Yang nantinya diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia kea rah
yang lebih baik dan sejahtera. Karakteristik masyarakat madani antara lain adalah
Ruang Publik yang Bebas,
Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial dan Berkeadaban.
B. Saran-saran
Setelah membaca makalah di atas,
maka penulis mengajak kepada para pembaca dan secara luas kepada seluruh
lapisan masyarakat agar mengedepankan identitas masyarakat madani dan
menanamkan karakteristik-karakteristik masyarakat madani di dalam diri
masing-masing individu. Demi terciptanya Indonesia yang maju dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
